Senin, 26 Agustus 2024 diselenggarakan Sidang ke-2 Komisi Irigasi Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024. Acara ini terselenggara di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Sleman. Hadir dalam sidang ini adalah anggota komisi irigasi DIY yang berasal dari unsur pemerintah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas PUPKP bidang Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan serta anggota dari unsur non-pemerintah yaitu perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupten. Sidang dipimpin oleh Warjoyo, ST dari Dinas PUPKP yang mewakili sekretariat komisi irigasi. Pada sidang ini, Dr. Murtiningrum, dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem (DTPB) bertindak sebagai narasumber.  read more

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) melalui bidang Operassi dan Pemeliharaan (O&P) melaksanakan pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pengisian Blangko O&P di Daerah Irigasi (DI) di wilayah BBWS SO yaitu DI Karang Talun dan DI Tuk Kuning pada tanggal 22-23 Agustus 2024. Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi di wilayah BBWS SO. Acara yang dilaksanakan di kawasan Bendung Karang Talun, di Desa Karang Talun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ini dibuka dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I yaitu Bapak Tri Joko Saptono, S.Si., MT. read more

[Rabu, 24 Juli 2019] Komisi irigasi Kabupaten Bantul melaksanakan Sidang untuk membahas antisipasi musim kemarau bertempat di uang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Bantul. Acara dipimpin oleh Kristanto K., ST., MT Kepala Seksi Pengelolaan Jringan Irigasi Dinas PUPKP.
Hadir dalam sidang komisi irigasi ini unsur pemerintah dari Dinas PUPKP, Dinas Pertanian, dan Bappeda Kabupaten Bantul serta dari unsur P3A yaitu Ketua GP3A dari Daerah Irigasi di Kabupaten Bantul. Sebagai Pembicara adalahAndri Sulistyo, STP dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dr. Murtiningrum dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Materi presentasi Dr. Murtiningrum dapat diunduh di sini.

Diskusi yang berkembang dalam sidang komisi irigasi meliputi:
1. diperlukan prediksi musim kemarau yang lebih akurat karena pranoto mongso sebagai kearifan lokal sudah kurang sesuai sebagai dasar prediksi di era perubahan iklim.
2. Singgungan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diperlukan untuk mengurangi kehilangan air.

Kontributor : Murtiningrum
Foto : Dinas PUPKP Bantul

Latar Belakang
Debit diartikan sebagai volume air yang melewati suatu penampang tiap satuan waktu. Pengukuran debit merupakan kegiatan yang penting dalam operasi irigasi karena debit menunjukkan kinerja pengelolaan irigasi seperti kecukupan, kemerataan, ketepatan waktu, dan sebagainya.
Di jaringan irigasi dengan saluran terbuka, pengukuran debit biasanya dilakukan dengan bangunan ukur. Bangunan ukur adalah bentuk bangunan tertentu di saluran terbuka untuk membuat aliran kritis sehingga setiap pembacaan tinggi muka air berkorelasi dengan debit tertentu.

Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia adalah dengan optimalisasi sumber daya lahan dan air. Irigasi adalah salah satu fokus optimalisasi sumberdaya air guna mendukung pencapaian ketahanan pangan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mengembangkan infrastruktur utama irigasi berupa waduk dan bendung dalam beberapa tahun terakhir.Pembangunan infrastruktur irigasi harus diikuti dengan pengembangan sumberdaya manusia sebagai strategi untuk meningkatkan layanan irigasi. Manusia adalah pengguna air sekaligus pengelola infrastruktur yang telah dibangun.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) memberikan Bimbingan Teknis (Bintek) Operasi dan Pemeliharaan (OP) diberikan kepada petugas OP irigasi di wilayah Daerah Irigasi (DI) kewenangan DIY. Bintek dilaksanakan 2 angkatan masing-masing dilaksanakan tanggal 25-27 September 2018 dan 8-10 Oktober 2018. Materi bintek meliputi kelembagaan BPSDA, one map dan validasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, aplikasi GPS, serta pengamanan jaringan irigasi dan penanganan darurat bencana.

Dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Dr. Murtiningrum, menyampaikan materi tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Materi yang disampaikan meliputi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi termasuk praktek pengisian blangko OP. Materi selengkapnya dapat diunduh di sini.
Metode pembelajaran yang digunakan menggunakan pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa dengan kombinasi metode competitive learning, collaborative learning, case-based learning, dan ceramah. Beberapa games tentang sumberdaya air dan pengelolaan irigasi dapat membuat materi menjadi sederhana dan mudah dimengerti oleh petugas OP. Kasus yang digunakan diperoleh dari data masing-masing daerah irigasi yang dikelola sehingga peserta langsung mempraktekkan pengelolaan irigasi dengan data aktual, bukan dummy.

 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada BPSDA DIY sebagai penyelenggara Bintek OP

 

Siap Siaga Semangat, demikian moto petugas operasi dan pemeliharaan (OP) Daerah Irigasi (DI) Pijenan Kamijoro. DI Pijenan Kamijoro adalah DI kewenangan provinsi yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga petugas OP DI Pijenan Kamijoro berstatus tenaga harian lepas pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumberdaya Mineral, DIY.

Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang bergantung pada pertanian. Pertanian menggunakan lahan sebesar 31% dari seluruh wilayah dan menyumbangkan proporsi PDRB tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu 21,77%. Untuk menunjang pertanian, dibangun berbagai infrastruktur irigasi untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian. Pembangunan infrastruktur irigasi memerlukan tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang baik agar dapat memberikan suplai air irigasi dalam jumlah cukup dan tepat waktu secara efisien.

Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan Indonesia adalah terwujudnya kedaulatan pangan melalui lima strategi yaitu (1) politik dan kebijakan pangan, (2) optimalisasi sumber daya lahan dan air, (3) pemandirian proses produksi dan infrastruktur, (4) jaringan dan kelembagaan petani, dan (5) pembudayaan pola konsumsi pangan lokal. Irigasi adalah salah satu fokus optimalisasi sumberdaya air guna mendukung pencapaian ketahanan pangan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mengembangkan infrastruktur utama irigasi berupa waduk dan bendung dalam beberapa tahun terakhir.

Pengetahuan dalam bidang irigasi khususnya dalam operasi dan pemeliharaan sudah diatur secara rigid dalam Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 dan digunakan sebagai acuan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi. Dalam penerapannya, pengetahuan dalam implementasi di lapangan melibatkan pengetahuan yang tertulis (eksplisit) dan juga pengetahuan yang tidak tertulis (tacit). Pengetahuan tacit dan eksplisit melekat pada individu pelaku manajemen OP irigasi. Pengetahuan eksplisit, dalam wujud tertulis, lebih mudah untuk dibagi kepada individu lain, dibandingkan dengan pengetahuan tacit yang berupa ingatan tidak tertulis. Upaya untuk mengelola pengetahuan manajemen OP irigasi agar dapat berkelanjutan untuk masa depan perlu mempertimbangkan baik tacit maupun eksplisit.

Manajemen pengetahuan dipandang penting dalam pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pengembangan  sumberdaya manusia pengelola irigasi. Pembangunan infrastruktur harus selalu seiring dengan pembangunan manusia karena manusia adalah pengguna sekaligus pengelola sistem irigasi. Penelitian tentang manajemen pengetahuan dilakukan di Daerah Irigasi (DI) Lodoyo yang mengairi lahan yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung dan Blitar, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan antara yang dimiliki pengelola irigasi dengan aturan serta menyusun strategi untuk mengurangi ksenjangan tersebut.

Analisis Likert terhadap hasil wawancara pada petani pengurus Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) menunjukkan bahwa tingkat kepentingan pengetahuan tahapan operasi dan pemeliharaan berkisar antara penting dan sangat penting. Tingkat pemahaman terhadap tahapan operasi dan pemeliharaan, pengurus HIPPA berkisar antara kurang paham sampai paham.  Meskipun demikian, kesenjangan tingkat kepentingan dan pemahaman tidak terlalu besar.

Kesenjangan pengetahuan sebagian besar timbul karena kurang atau tidak adanya catatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Tahapan-tahapan operasi dan pemeliharaan di tingkat HIPPA dilaksanakan berdasarkan pengetahuan tacit petani yang telah terasah dalam waktu yang panjang. Kelemahan pengetahuan tacit tersebut adalah tidak mudah untuk ditransfer sehingga kesenjangan pengetahuan harus dikurangi. Kesenjangan pengetahuan perlu dikurangi dengan berbagai cara untuk mendokumentasikan pengetahuan seperti penulisan buku, pembuatan repository,  sampai dengan otomasi pengumpulan data dan pengambilan keputusan.

 

Kontributor: Murtiningrum

Peneliti: Sigit Supadmo Arif, Murtiningrum, Andri Prima Nugroho